SULSELPOS.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa. Salah satu pejabat yang berganti posisi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel). Agus Salim kini resmi digantikan oleh Didik Farkhan Alisyahdi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomor 854 Tahun 2025.
SK tersebut ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin pada Senin, 13 Oktober 2025. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan pergantian tersebut. “Iya, infonya begitu (Kajati Sulsel berganti),” ujarnya kepada wartawan di Makassar.
Dalam SK itu disebutkan, Didik Farkhan Alisyahdi yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Bidang Pengawasan Kejagung, kini dipercaya memimpin Kejati Sulsel. Sementara Agus Salim digeser ke posisi Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Selain jabatan Kajati, sejumlah posisi strategis lain di Kejati Sulsel turut mengalami rotasi. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel, Nurasia, dipindahkan menjadi Wakajati Kalimantan Timur. Kemudian, Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejati Sulsel, Ulfadrian Mandalani, diangkat sebagai Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Koordinator Kejati Sulsel, Akbar, juga mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Banggai. Posisi yang ditinggalkan Akbar digantikan oleh Ronald Ferdinand Worotikan, yang sebelumnya bertugas sebagai Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung serta pernah ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Sulsel, Ardiansyah, kini menduduki posisi baru sebagai Inspektur Muda Keuangan I pada Inspektorat Keuangan II Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Posisinya digantikan oleh Ferizal, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung.
Rotasi dan mutasi ini merupakan bagian dari langkah penyegaran organisasi di tubuh Kejaksaan Agung, guna memperkuat kinerja pengawasan dan penegakan hukum di daerah.***
